Hukum

Sidang Pidana Ujaran Kebencian, Hadirkan Saksi Ahli IT

Saksi Ahli IT, Gde Sastrawangsa, ST. MT yang dihadirkan penggugat memberikan keterangan terkait UU ITE di PN Denpasar Selasa, (11/8/2020).

Sidang ke-7 kasus pidana ujaran kebencian di media sosial kali ini dihadiri tergugat Linda Fitria Paruntu (36) dan penggugat Simone Christine Polhutri (50). Adapun agendanya adalah menghadirkan dan mendengarkan keterangan Saksi Ahli IT, Gde Sastrawangsa, ST. MT., dari ITB STIKOM Bali di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (11/8/2020).

Gegara postingan yang awalnya diunggah di WhatsApp Group dan berlanjut ke ranah Facebook (FB) yang diduga melecehkan orang lain, ibu rumah tangga (IRT) bernama Linda Fitria Paruntu (36), kini harus duduk di kursi pesakitan di PM Denpasar. Dia juga diancam hukuman 4 tahun penjara karena postingan yang diduga menyebar fitnah, sumpah-serapah dan mempermalukan korban Simone Christine Polhutri.

Saksi Ahli Gde Sastrawangsa menegaskan bahwa dirinya hanya menjelaskan sebatas teknis bagaimana kata-kata tersebut didistribusikan dalam UU ITE. “Saya hanya memberikan kesaksian dan keterangan apakah postingan itu bersifat publik. Kemudian yang publik itu bagaimana dilihat, siapa saja yang memiliki akun Facebook. Atau bahkan yang tidak dilihat oleh akun Facebook selama orang tersebut memiliki link URL dan link URL ini bisa dibagikan. Itu saja,” urainya ringkas.

Lebih lanjut Sastrawangsa dalam perkara nomor 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar ini menerangkan, mendistribusikan tersebut berarti pula bahwa sebuah informasi elektronik bisa diakses oleh orang lain.

Seperti disampaikan sebelumnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Arta Wijaya, terdakwa Linda dijerat pasal berlapis. Yaitu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sebagaimana dakwaan pertama. Sedangkan dalam dakwaan kedua, terdakwa dijerat Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sementara dakwaan ketiga jaksa memasang Pasal 311 ayat (1) KUHP.

“Dua terus mengajak saya perang kata-kata dan menyerang saya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tapi satupun tidak ada yang saya tanggapi,” ucap Simone sedih.

Ia berharap hal ini dijadikan suatu pembelajaran kepada masyarakat agar bijaksana dalam melakukan postingan didalam komunikasi di media sosial karena berakibat menderitanya orang lain seperti saya ini. Rusaklah harga diri dan martabat saya dengan perkataan ‘Si Monyet’ yang tersangka postingan dengan menge-tagnya ke semua rekan dan saudara saya di Facebook,” bebernya seusai sidang didampingi Mayor Sus Erwin Dwiyanto, SPI, SH., dari Diskum TNI AU.

“Dia tidak ada itikad baik untuk berubah dan melakukan perbaikan. Sebagai warga negara yang baik, saya menempuh jalur hukum untuk pembuktian. Karena saya sangat percaya kepada penegak hukum. Saya yakin bahwa keadilan pasti akan ditegakkan Kasus ini mengingatkan kita pada pepatah tetua, jarimu adalah harimaumu,” tandas Simone yang juga seorang motivator ini.

Ibu dari tiga orang anak ini tak habis pikir mengapa harus terjadi pada dirinya, karena selama ini merasa tak pernah berbuat jahat ataupun melontarkan sesuatu kata yang menyakitkan namun hujatan dan hinaan selalu ditujukan kepadanya oleh seorang perempuan secara membabi buta di ranah media sosial.

“Dia sembilan kali minta dilaporkan. Dia menantang saya supaya dilaporkan. Mana pengacaranya? Mana? Punya duit bu buat bayar pengacara? Saya tunggu pokoknya. Begitu katanya. Banyak sekali bukti otentik dari hujatan, cacian bahkan merendahkan martabat saya yang dilakukan olehnya. Tapi hingga detik ini saya ga ada komen,” ujar Simone tak habis pikir.

Mulanya ia dengan sabar tak menanggapi semuanya itu, dan masih menunggu kata maaf namun karena makin menjadi-jadi akhirnya dengan keputusan bulat ia melaporkan perempuan tersebut ke pihak berwajib beserta bukti-buktinya. Kejadian ini merupakan titik akumulasi kekesalannya dan teman-temannya yang juga pernah dicerca namun mereka takut melaporkan.

Mayor Erwin yang hadir dalam persidangan menjelaskan bahwa sudah kewajiban pihaknya untuk memberikan perlindungan hukum serta mendampingi Christine Polhutri karena memang merupakan bagian dari Keluarga Besar TNI (KBT), “Kami memberikan advokasi dan bantuan hukum,” ujarnya singkat.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (18/8/2020) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Ahli Bahasa dari pihak tergugat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close