Monday, 27-09-2021
Hukum

Sengketa Tanah Jimbaran “Memanas”, Agus Samijaya Tolak Keterangan Saksi, Kuasa Penggugat Sebut Dalil Dalil Tak Pernah Dibantah

Denpasar (BBN INDONESIA) Usai insiden penundaan penetapan sita jaminan, sidang perkara gugatan sengketa objek tanah seluas 29.150 m2 yang di atasnya berdiri 32 vila Raffles Bali Jimbaran, antara I Nyoman Siang (penggugat) melawan PT Citratama Selaras (tergugat 1) dan PT Jimbaran Hijau (tergugat 2) kembali dilanjutkan, namun berlangsung “panas”.

Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi penggugat. Pihak penggugat I Nyoman Siang didampingi kuasa hukumnya, Achmad Rowa, SH dari ARM and Partners Law Firm, menghadirkan saksi I Made Sumantra karena dianggap mengetahui dengan jelas awal sejarah objek gugatan sengketa dalam persidangan berlangsung offline (tatap muka, red) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Senin, 2 Agustus 2021.

“Pengacara termohon itu, tidak pernah membantah semua dalil dan bukti yang saya konfirmasi kepada saksi yang kami hadirkan, yaitu Bapak Sumantra sebagai pemilik Bali Paradise di persidangan,” terang Achmad Rowa ditemui wartawan usai sidang.

Ia menambahkan semestinya yang dibantah atau digali dari saksi Sumantra yang membawa alm Frans Bambang Siswanto ke Jimbaran. Kemudian menurutnya Sumantra memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk mengatur segalanya.

“Tetapi setelah dia menguasai sebagian tanah dari I Rentong seluas 7,4 hektar, Frans masih mempunyai keinginan untuk menguasai sisa tanah milik I Rentong,” sebutnya.

Caption: Kuasa Hukum Penggugat Achmad Rowa SH (tengah) saat di lokasi sita jaminan yang ditunda di object sengketa di Jimbaran.

“Dia (kuasa tergugat) hanya selalu menggali hasil dari perkara tahun 1990. Apakah itu telah dieksekusi atau bagaimana, orang tidak tahu, karena dia (Frans B. Siswanto) yang mengaturnya,” katanya lagi.

Demikian pula dengan saksi kedua, Wayan Darma, yang dikatakan masih ada hubungan saudara dengan penggugat, menurutnya mengetahui adanya rekayasa pengadilan dalam peralihan hak atas objek tersebut, yang terjadi sekitar tahun 90-an.

“Tujuan saya menggugat tanah ini karena dari tahun 90-an sudah ada rekayasa pengadilan pada pemalsuan istilah, keterangan waris, dan pajak,” ungkap Nyoman Siang menimpali.

Lebih lanjut, terkait dua saksi yang dihadirkan itu, tim kuasa hukumnya yang diwakili Arvel Mulia Pratama menerangkan para saksi yang dihadirkan tersebut mengetahui persis mengapa terjadi gugatan pada tahun 90-an tersebut.

Caption: Tim kuasa hukum penggugat, Arvel Mulia Pratama, SH saat memberikan keterangan pers.

“Berulangkali dari pihak tergugat menyatakan ada keputusan pengadilan pada tahun 90-an. Maka dihadirkan 2 orang saksi yang mengetahui persis mengapa terjadi gugatan pada tahun 90-an tersebut,” urainya.

“Padahal dari ahli waris Pak Rentong merasa tidak pernah mengadakan persidangan terkait hal-hal tersebut. Kedua saksi tersebut membantah bahwa dalam gugatan tahun 90-an itu benar-benar ahli waris Pak Rentong. Jadi itu dibantah. Jadi ahli waris Pak Rentong bukanlah bersengketa secara langsung dalam persidangan itu,” ungkapnya Arvel.

Dalam sidang yang digelar selama kurang lebih 3 jam itu suasananya tegang lantaran sejak awal pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya Agus Samijaya, SH dan rekan dari ASA Law Firm keberatan dengan salah satu dari dua saksi yang dihadirkan pihak penggugat. Saksi tersebut yakni Made Sumantra, yang berstatus narapidana vonis 6 tahun penjara di Lapas Kerobokan atas kasus memberikan keterangan palsu pada akta otentik.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Agus Samijaya, SH MH didampingi Ilham Hermana, SH dari ASA Law Firm menjelaskan, sejak awal persidangan telah menyatakan keberatan atas saksi I Made Sumantra lantaran khawatir saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang objektif karena dinilai memiliki conflict of interest (benturan kepentingan) dengan pihaknya.

“Kami keberatan karena saksi memiliki conflict of interest dengan pihak kita, karena saksi pernah dilaporkan oleh kita karena telah membuat keterangan palsu dalam akta otentik untuk menjual atau menggelapkan objek tanah sebagian milik klien kita, dan itu sudah divonis dan dihukum 6 tahun penjara,” bebernya usai persidangan.

“Artinya diragukan objektivitasnya. Karena dia merasa akan jadi lawan Kita, tidak netral lagi, keberatannya di situ sebetulnya. Karena memiliki conflict of interest dengan Kita. Dia pernah dipidanakan oleh kita, lalu kemudian dia menjadi saksi. Dan kalau dia berpihak Kan sangat wajar. Itu untuk saksi, saksi yang pertama,” imbuhnya.

Caption: Agus Samijaya, SH MH (kiri) bersama rekannya Ilham Hermana, SH dari ASA Law Firm saat diwawancarai awak media di PN Denpasar.

Begitupun dengan saksi kedua yakni I Wayan Darma, menurut Agus Samijaya, saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak tegas cenderung bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan saksi pertama, terkait asal usul kepemilikan tanah objek sengketa oleh I Rentong, kakek dari si penggugat atau I Nyoman Siang.

“Kalau untuk saksi yang kedua, ini jelas dia plintat-plintut. Ia sendiri mengatakan I Rentong memiliki tiga saudara. Kemudian mengenai asal usul tanah I Rentong, jelas disebutkan oleh saksi pertama bahwa itu dari leluhurnya, jadi bukan milik I Rentong sendiri, yang harus dibagi bersama Karena tanah itu DT (duwe tengah atau milik bersama, red). Sementara saksi kedua dia mengklaim tidak tahu asal-usul tanah itu dari mana,” paparnya.

Pada kesempatan sidang itu, pihaknya juga kembali menyampaikan keberatan dan memohon pembatalan atas penetapan sita jaminan atas objek tanah seluas 29.150 m2 yang di atasnya berdiri 32 unit villa Raffles Bali dalam gugatan tersebut.

Alasannya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa pihaknya sebagai termohon sita jaminan tidak diberi kesempatan untuk menanggapi dan penetapan tersebut dinilai terbit tidak sesuai dengan ketentuan untuk dipertimbangkanya mengabulkan pemohonan sita jaminan.

Ketentuan yang dimaksud yakni, ketentuan hukum acara pasal 227 HIR/ pasal 261 RBg tentang sita jaminan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1975, dan ketentuan dalam Buku Dua Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI edisi tahun 2007-2008 pada halaman 80-82.

Caption: Tim Kuasa Hukum Tergugat/Termohon pimpinan Agus Samijaya, SH MH dari ASA Law Firm

Menanggapi alasan keberatan termohon atau tergugat yang mengatakan sebelumnya tidak diberi kesempatan menanggapi permohonan sita jaminan tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua AA. M. Aripathi Nawaksara mengaku akan memeriksa kembali berita acara persidangan sebelumnya untuk memastikan hal tersebut.

Sementara untuk permohonan pencabutan atau pembatalan penetapan sita jaminan itu, hakim AA. M. Aripathi mengatakan sudah mencatat dan mengaku akan memeriksa dan mempertimbangkannya terlebih dahulu.

“Permohonan saudara sudah kita catat, selanjutnya akan kita pertimbangkan,” cetus hakim AA. M. Aripathi Nawaksara saat persidangan.

Caption: Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

Diberitakan sebelumnya, penetapan sita jaminan tersebut ditunda pelaksanaannya hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan tersebut terjadi lantaran keputusan sita jaminan yang seyogyanya dilaksanakan pada Jumat, 30 Juli 2021 urung dilakukan lantaran juru sita Panitera PN Denpasar Komang Bayu Wirawan SH merasa terancam karena di lokasi terdapat banyak orang dari para pihak dan alasan sedang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). (BBN/002)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button