Friday, 18-06-2021
Bali

Protes Judul Berita, AWK Ancam Pidanakan Wartawan Media Bali

Ket. Foto: Anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna yang kerap disapa AWK berikan keterangan pers didampingi pengacaranya usai sidang lanjutan mediasi gugatan kepada Koran Media Bali di PN Denpasar, Kamis (6/5/2021).

Denpasar (BBN INDONESIA) – Sikap ngotot anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, SE., (M.Tru), M.Si., alias Wedakarna alias AWK tampaknya tak dapat dihalangi. Ia menunjukkan hal itu ketika menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti sidang mediasi terkait gugatannya kepada tergugat Wayan Suyadnya Pemimpin Redaksi Media Bali, Wedakarna mengancam bakal mempidanakan wartawan Media Bali di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (6/5/2021) siang.

AWK Mau Berikan Pembelajaran

Didampingi kuasa hukumnya lda Bagus Anggapurana Pidana, SH, MH., Kadek Merry
Herawati, SH., MH., AWK membeberkan hasil sidang mediasi yang telah dijalaninya.

“Tadi pagi (Kamis pagi) kami melakukan proses mediasi terkait gugatan saya terhadap Koran Media Bali, yang sudah berproses di Dewan Pers. Jadi sudah ada rekomendasi dari Dewan Pers yang di mana ada empat pemberitaan headline  yang dianggap merugikan saya pribadi maupun juga sebagai pejabat negara yang bekerja di DPD RI,” ujarnya.

Ia mengaku ingin memberikan contoh dan pembelajaran yang baik atas gugatan dia ke PN Denpasar.

“Maka dari itu, karena ada suatu tindakan untuk mengabaikan penyelesaian lewat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, saya ingin memberikan pembelajaran suatu proses gugatan ke pengadilan. Dan tadi sudah ada mediasi dan astungkara di bulan ini bisa kita selesaikan,” ucapnya.

AWK tidak menampik supaya diberikan hak jawab, dia merasa dirugikan dan ingin masalah ini terselesaikan dengan baik.

“Tuntutan sesuai dengan UU di Pasal 5 itu ada suatu tindakan untuk ganti rugi sebesar Rp500 juta, kemudian itu dibayarkan kepada negara jika tidak melakukan suatu pemuatan hak jawab. Kedua, gugatan untuk bisa diberikan hak jawab sesuai berapa berita yang dirugikan, ada empat di cover. Kami minta diselesaikan secara baik,” sebutnya.

Ia juga mengutarakan Media Bali belum berizin dan wartawannya belum memiliki sertifikat kompetensi, hingga ingin melaporkan wartawan Media Bali. “Gugatan selanjutnya adalah pencabutan izin, karena dari hasil mediasi, memang terungkap dari Dewan Pers bahwa media ini tidak ada izinnya dan wartawannya juga tidak memiliki suatu sertifikat kompetensi sesuai UU Pers. Jadi ini adalah pilihan kedua saya, pilihan pertama adalah terkait dengan Dewan Pers, pilihan kedua gugatan di pengadilan langsung, dan pilihan ketiga melaporkan wartawannya sendiri,” imbuh AWK.

Bahkan, AWK menegaskan akan melaporkan wartawan Media Bali, yang dianggap tidak menulis secara cover both side (prinsip keberimbangan). Dari tuntutannya dia hendak memberi contoh yang baik. “Saya sudah konsultasi dengan Pos Bantuan Hukum, memang jika merasa dirugikan langsung saja ke tindak pidana melaporkan wartawan yang menulis tanpa cover both side. Jadi yang memperkuat gugatan saya adalah rekomendasi Dewan Pers, jadi ada tindakan dari media ini (Media Bali) untuk melawan keputusan Dewan Pers. Saya selaku pejabat negara harus memberikan contoh yang baik,” terangnya lagi.

Tribun Bali dan Radar Bali juga Dilaporkan

Tiga media sebelumnya sudah dilaporkan Wedakarna, namun hanya tinggal Media Bali yang dirasa belum tuntas.

“Yang kita laporkan ke Dewan Pers itu ada tiga media; Radar Bali-Jawa Pos, Tribun Bali, dan Media Bali. Jawa Pos dan Tribun Bali, kami datang ke kantornya silaturahmi, diterima dengan baik, ya jadi ada suatu itikad. Dan pengalaman di dua media ini, memang wartawannya sendiri dan dari pihak medianya berkomunikasi, kapan bisa ketemu dan wawancara. Jadi memang hak jawab itu ada dua, secara tertulis dan secara wawancara langsung. Tapi, saya tidak pernah ditanyakan mau wawancara tertulis atau langsung,” singgungnya.

Ia pun sudah meminta utusannya untuk datang ke Media Bali, akan tetapi belum berhasil. Silaturahmi yang diharapkan Wedakarna dianggap sebagai ruang untuk membicarakan persoalan yang sama-sama dihadapi.

“Pada tanggal 25 Maret Kuasa Hukum saya sudah datang ke Kantor Media Bali, sudah bertemu dengan yang namanya Pemimpin Redaksi dan sampai tanggal 5 April 2021, itu ada bukti chat-nya, memang belum ada pertemuan. Pertemuan ini misalnya, seperti di Radar Bali dan Tribun Bali benar-benar silaturahmi, dan sampai sekarang hubungan saya ini baik-baik saja. Jadi kalau ada alasan seperti itu seharusnya pro aktif, dan kami buktinya sudah datang ke kantor tanggal 25 Maret sudah datang dan 5 April sesuai batas waktu 7 hari, tidak ditindaklanjuti,” katanya.

AWK Ingin Bertemu

Pasca sidang pun AWK masih menanti bertemu Pemred Media Bali, namun kembali gagal karena sidang mediasi pihak tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum Nyoman Sunarta, SH.

“Kami pun kecewa tadi selaku tergugat juga tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukum saja. Ya seharusnya kan ada itikad baik ya, saya saja mau kok hadir di tempat,” keluhnya.

Dia berharap ada ruang hak jawab berupa empat berita supaya ditayangkan berturut-turut, karena dianggap empat berita dilaporkan sebelumnya sudah merugikannya. Wedakarna juga hendak melaporkan Wartawan Media Bali, tindakan ini diungkapkannya langsung setelah melihat kejadian-kejadian serupa di beberapa daerah di Indonesia.

“Pada tanggal 13 Mei 2021 kami minta untuk dilakukan wawancara khusus, kemudian setelah nanti dimuat 4 kali berturut-turut dengan cover yang sama. Tanpa dikurangi dan ditambahkan, kita akan pertimbangkan untuk mencabut gugatan tanggal 20 Mei 2021. Untuk opsi melaporkan wartawan ini ke pidana, karena saya lihat di Kalimantan ada kasus serupa, di Jakarta juga diterima oleh kepolisian, termasuk juga di Jawa kalau tidak salah juga ada, permasalahan sengketa seperti ini. Ini opsi ketiga masih saya lihat untuk opsi perkembangannya,” paparnya.

AWK Ancam Ada Gugatan Lanjutan

Namun demikian, AWK sepertinya sudah mempersiapkan gugatan lainnya untuk Media Bali. Ia merasa sering diberitakan dan dirugikan.

“Ini bukan gugatan pertama, masih ada calon gugatan kedua, dan ketiga, karena tampaknya media ini hampir setiap hari memuat tentang saya, hampir setiap hari, ya saya sudah kumpulkan bukti-bukti semua. Tampaknya ini gugatan pertama kami, jika ini tidak direspon mohon maaf, kami akan memakai amanat sistim undang-undang,” pungkasnya.

Sunarta Anggap Intimidasi

Sementara itu, pengacara tergugat, Nyoman Sunarta, SH., mengatakan atas niat Wedakarna yang ingin memidanakan wartawan Media Bali sebagai wujud intimidasi, khususnya atas kebebasan pers di era demokrasi.

“Terkait statemen AWK yang menyatakan akan melaporkan wartawan secara pidana, kami nilai ini sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap kebebasan pers,” tutupnya. (BBN/001/tim)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button