Hukum

Polda Papua minta jangan sebar hoaks soal tanggap darurat

Jayapura (BBN INDONESIA) – Polda Papua meminta kepada kalangan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks soal peningkatan status Jayapura menjadi tanggap darurat karena belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang.

“Informasi soal peningkatan status tanggap darurat di Jayapura jangan disebarkan, itu hoaks sebab bikin panik,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi AM Kamal, dalam siaran pers di Jayapura, Papua, Minggu.

Karena mernurut Kamal, hingga sejauh ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah kota maupun tim gugus tugas penanganganan dan penanggulangan Covid-19 di Jayapura.

“Jadi, saya harap masyarakat tidak membuat narasi yang tidak jelas sumbernya, karena akan membuat panik masyarakat sendiri, sehingga hari ini aktivitas kota masih sesuai intruksi wali kota Jayapura terdahulu. Nanti akan dilihat perkembangan ke depan dengan wacana-wacana dan penanganannya dengan berbagai pertimbangan,” katanya.

Untuk itu, Kamal mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik, jika ada hal urgen silahkan belanja seperlunya sebab stok pangan cukup.

“Jika, tidak hal urgen atau emergenci dihimbau di rumah saja. Dan terkait pelaku penyebar informasi bohong tersebut, Tim Siber Ditreskrimsus Polda Papua telah melakukan penyelidikan jika terbukti pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis,” katanya.

Pasal yang akan dikenakan adalah pasal 14 dan 15 UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana wajib dikenakan terhadap penyebar berita hoaks, dikenakan sanksi dua tahun, tiga tahun bahkan 10 tahun serta UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Selain itu, kami juga akan menindak tegas kepada pihak yang mencari keuntungan dengan menaikkan harga melalui informasi hoax dan itu tertuang dalam pasal 390 KUHP, pasal 390, berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menguntungkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan,” katanya.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close