Friday, 18-06-2021
Bali

Pemprov Bali Kembali Hapus Denda dan Lakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

Kali ini ada tambahan kebijakan yaitu diskon pajak untuk pembayaran tunggakan pajak di atas 2 tahun.

Caption: Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) sosialisasi Kebijakan Strategis Gubernur Bali di Bapenda Provinsi Bali, Rabu (02/06/2021). Foto: Dok. Pemprov. Bali.

Denpasar (BBN INDONESIA) – Pemerintah Provinsi Bali kembali melakukan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

“Selain itu pada tahun 2021 ini Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus yaitu Diskon Piutang Pajak Kendaraan, Gratis Bea Balik Nama dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,” demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara sosialisasi Kebijakan Strategis Gubernur Bali bertempat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali Rabu (02/06/2021).

Lebih lanjut, Dewa Indra menyampaikan bahwa Diskon Pajak Kendaraan tersebut diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak lebih dari dua tahun maka, cukup membayar pajak 2 (dua) tahun saja, sedangkan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan. Kebijakan diskon pajak tersebut dimulai 8 Juni sampai dengan 3 September 2021.

“Selanjutnya untuk kebijakan Gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) dimulai dari tanggal 4 September sampai dengan 17 Desember 2021. Gratis BBNKB kedua ini diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali,” terang Dewa Indra.

Sedangkan untuk kebijakan Pemutihan Pajak merupakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II), yang berlaku mulai tanggal 8 Juni s.d 17 Desember 2021.

Dengan adanya relaksasi pajak tersebut Dewa Indra berharap dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan urusan pajak di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu relaksasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Saya harap dengan adanya kebijakan ini dapat dipahami oleh para petugas yang ada di lapangan dan kemudian menyosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat saat masyarakat melakukan kewajibannya. Dan saya minta petugas harus memastikan masyarakat juga mendapatkan haknya sesuai yang diatur dalam pergub ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Made Santha mengatakan, selain relaksasi pajak kebijakan Gubernur Bali, juga terdapat kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang diatur dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2021. (BBN/001/rls)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button