Bisnis

Pascapandemi, pemerintah perlu persiapkan peta pengembangan agrowisata

Jakarta (BBN INDONESIA) – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengemukakan dalam rangka mempersiapkan kondisi setelah pandemi COVID-19, pemerintah perlu menyusun peta jalan sebagai rencana pengembangan agrowisata yang akan meningkatkan kinerja sektor pertanian.

“Di seluruh Indonesia, di setiap provinsi pasti ada daerah-daerah tertentu (potensi agrowisata), saya kira bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang berbasiskan pertanian, seperti pertanian berbasis organik,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan pada sektor pertanian ada potensi nilai tambah yang hingga saat ini masih minim dikembangkan terutama agrowisata.

Untuk itu, ujar dia, berbagai pejabat kementerian yang menjadi mitra Komisi IV DPR RI seperti Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan akan terdorong untuk mengembangkannya.

“Saya kira dengan pandemi COVID-19 ini, ke depannya itu masyarakat akan ke sana (agrowisata), akan menuju ke wisata-wisata untuk kesehatan,” ucapnya.

DPR, lanjut Andi, akan mendorong pemerintah untuk memajukan daerah-daerah yang berpotensi dijadikan tempat destinasi agrowisata, mulai dari sisi anggaran maupun kebijakan.

Selain itu, ujar dia, perlu adanya peningkatan infrastruktur seperti akses jalan menuju daerah tersebut, karena hal itulah faktor utama jika bicara persoalan wisata.

“Kita harus berpacu pada pertahanan dan penyelesaian pada pekerja sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang (28,79 persen penduduk) yang rata-rata masuk usia tua. Sedangkan kelompok usia muda 19-39 tahun hanya 10 persen yang terjun ke pertanian. Solusi menarik anak muda mengembangkan dunia pertanian harus terus dikembangkan dengan berbagai nilai tambah yang menjanjikan,” paparnya.

Kondisi pandemi COVID-19 dipastikan akan membawa perubahan besar terhadap minat wisatawan dalam berwisata yang nantinya akan lebih mengedepankan aspek keamanan dan kesehatan sehingga harus benar-benar dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan juga ekonomi kreatif.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf Agustini Rahayu mengatakan baik pemerintah, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya harus mampu beradaptasi, menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing sebagai respons terhadap perubahan.

“Akan terjadi perubahan perilaku yang mendasar dari wisatawan. Nantinya, wisatawan akan lebih mengedepankan faktor kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta keamanan sehingga industri harus dapat beradaptasi untuk dapat meyakinkan konsumennya bahwa fasilitas mereka dapat memenuhi faktor dimaksud,” katanya.

UNWTO menyatakan kini saatnya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap standardisasi pariwisata untuk menghadapi tuntutan kebutuhan itu melalui pedoman global pembukaan kembali fasilitas pariwisata yang mereka sebut “Global Guidelines to restart tourism”.

Organisasi itu pun telah merilis pedoman yang dijadikan acuan industri pariwisata terkait perubahan perilaku wisatawan secara umum.

Dari sisi akomodasi misalnya, preferensi wisatawan akan berubah dari yang semula mencari akomodasi yang menawarkan harga promo/budget hotel ke hotel-hotel yang mengutamakan aspek higienitas.

Kemudian dalam transportasi, penerbangan langsung atau maksimum satu kali transit akan menjadi preferensi utama wisatawan.

“Industri mungkin diawal akan melakukan penyesuaian harga karena harus memenuhi standar yang dibutuhkan dan wisatawan akan membayar. Meski nantinya seiring berjalan waktu juga akan ada penyesuaian dari sisi bisnis,” katanya.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close