Hukum

Narkoba masih jadi ancaman, Kemenpan-RB akan kuatkan kelembagaan BNN

Jakarta (BBN INDONESIA) – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan akan menguatkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN), baik di tingkat pusat maupun daerah, lantaran hingga saat ini masalah narkotika masih menjadi ancaman bangsa dan negara.

“Pertama, Kemenpan-RB ingin ada penguatan kelembagaan yang ada di BNN ini. Oleh karena itu, BNN ini harus didukung oleh pemerintah, infrastruktur di kabupaten, kota, provinsi, sampai di perbatasan, membangun sinergi dengan seluruh instansi yang terkait,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Kantor Pusat BNN, Cawang, Jakarta, Rabu.

Kedua, acaman bangsa dan negara saat ini ada empat hal. Pertama masalah radikalisme dan terorisme, kedua masalah narkoba, ketiga masalah korupsi, keempat masalah bencana alam, termasuk pandemi COVID-19.

“Maka, narkoba ini saya kira salah satu hal yang harus menjadi perhatian,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan bahwa penguatan kelembagaan BNN juga telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Dalam sejumlah rapat kabinet, kata dia, Presiden Jokowi kerap menyinggung mengenai penguatan BNN, termasuk tentang anggaran rehabilitasi serta pembangunan sinergi antarkementerian/lembaga.

Presiden Joko Widodo setiap rapat kabinet, kata Tjahjo, menaruh perhatian.

“Bagaimana anggaran rehabilitasinya? Bagaimana penguatan-penguatan mengenai kelembagaan BNN ini? Bagaimana membangun sinergi? Karena ini sudah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat tanpa memandang usia, profesinya apa, baik menyangkut sabu-sabu, ganja, sampai obat-obatan lainnya,” kata Tjahjo.

Penguatan kelembagaan BNN, antara lain akan berfokus pada reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan pelayanan publik, termasuk pengoptimalan pusat data dan informasi yang dimiliki BNN.

Oleh karena itu, dalam kunjungannya ke BNN, Tjahjo mengajak empat deputi Kemenpan-RB, yakni Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang SDM Aparatur, serta Deputi Bidang Pelayanan Publik guna membahas hal tersebut.

“Empat hal ini yang saya kira ingin kami perkuat, dan secara kelembagaan unsur dan bidang tugas kami di Kemenpan-RB,” katanya.

Hal itu termasuk berapa SDM yang dibutuhkan yang ada di BNN akan segera diproses, yang duduk sebagai pegawai di BNN adalah orang yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka juga bisa mendidik, memberikan pencerahan, menggerakkan, dan bisa mengorganisasi.

Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko menyambut baik langkah penguatan terhadap lembaga yang dipimpinnya itu.

Dalam pertemuannya dengan Kemenpan-RB, Heru meminta dukungan terkait dengan reorganisasi penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

“Ini penting karena kita perlu tahu bahwa BNN bukan hanya ada di Jakarta, melainkan di semua provinsi dan ada beberapa kabupaten dan kota, dan kami perlu untuk masalah SDM ini ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas,” ucap Heru.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close