Politik

Mendagri: Ada 76 daerah yang mampu sediakan anggaran APD mandiri

Jakarta (BBN INDONESIA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada 76 daerah, dari total 204 daerah yang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mampu mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara mandiri.

Mereka tidak mendapatkan suntikan dana tambahan anggaran pengadaan APD dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,02 triliun.

“Mereka bisa memenuhi perlengkapan perorangan untuk pencegahan penularan COVID-19, baik untuk penyelenggara maupun pemilih, berdasarkan rasionalisasi dari anggaran yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Total ada 76 daerah,” ujar Mendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan BNPB, Kamis.

Selain itu, Mendagri menambahkan, dari total 204 daerah, ada 21 daerah yang cukup memerlukan tambahan anggaran pengadaan APD dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) saja.

“21 daerah yang tidak memerlukan dukungan dari APBN tapi dapat dukungan tambahan dari APBD. Mereka sanggup menambah dari APBD,” ujar Tito.
 

Materi presentasi Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja membahas anggaran tambahan Pilkada dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu, DKPP, Kemenkeu, dan BNPB di Jakarta, Kamis (11/6/2020). (BBN INDONESIA/ HO)

Sehingga, dengan demikian, dana tambahan pengadaan APD dari APBN sebesar Rp 1,02 triliun (Rp 1.020,58 miliar) itu hanya disalurkan kepada 107 daerah saja.

Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Mendagri pun melihat kapasitas fiskal dari 107 daerah yang menerima suntikan APBN tersebut, kemudian dibagi ke dalam lima kategori berdasarkan indeks kapasitas fiskal (IKF) daerahnya.

Ada 12 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi yang meminta dukungan dana dari APBN sebesar Rp200,80 miliar.
Lalu, ada 28 daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi meminta dukungan APBN sebesar Rp 304,19 miliar.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan ada 20 daerah yang kapasitas fiskalnya sedang meminta dukungan APBN sebesar Rp 148,63 miliar.
 

Materi presentasi Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja membahas anggaran tambahan Pilkada dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu, DKPP, Kemenkeu, dan BNPB di Jakarta, Kamis (11/6/2020). (BBN INDONESIA/ HO)

Kemudian, ada 15 daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah meminta dukungan APBN Rp 288,26 miliar.

Materi presentasi Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja membahas anggaran tambahan Pilkada dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu, DKPP, Kemenkeu, dan BNPB di Jakarta, Kamis (11/6/2020). (BBN INDONESIA/ HO)

Terakhir, daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat rendah ada 17 daerah, meminta dukungan Rp 78,69 miliar.

Materi presentasi Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja membahas anggaran tambahan Pilkada dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu, DKPP, Kemenkeu, dan BNPB di Jakarta, Kamis (11/6/2020). (BBN INDONESIA/ HO)


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close