Hukum

KPK: biaya politik tinggi picu perilaku koruptif

BBN INDONESIA – Tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang berada di tangan segelintir kelompok yang lazim disebut praktik oligarki. Selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha memutus mata rantai politik oligarki yang kerap terjadi dalam praktik pemilihan kepala daerah. (Ahmad Faishal Adnan/Sandi Arizona/Perwiranta)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close