Monday, 27-09-2021
Bali

Kasus Mantan Sekda Buleleng, Kepala Ombudsman Bali Minta Kejaksaan Hindari Kekeliruan Melepas Tersangka

Denpasar (BBN INDONESIA) – Menyikapi kasus dugaan kasus korupsi, gratifikasi dan money laundering (pencucian uang-red) yang dilakukan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng yang sudah status tersangka inisial DKP, Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, agar betul-betul teliti dan tidak keliru sebelum menentukan sikap apakah menahan tersangka atau tidak. Demikian diungkapkan Ketua Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab kepada awak media yang menghubungi, Kamis, (02/09/2021).

Lebih lanjut dijelaskan Umar, ketelitian sangat diperlukan agar kejaksaan terhindar dari kekeliruan saat menentukan sikap, misalnya tidak menahan tersangka. Kejati Bali telah menetapkan status tersangka kepada mantan Sekda Buleleng DKP, Kamis, 22 Juli 2021 lalu dan telah memeriksa 27 saksi berkaitan dengan kasus gratifikasi.

“Kalo kita lihat dari rekonstruksi hukumnya menurut saya sih jaksa harus betul-betul teliti sebelum menentukan apakah dia (tersangka-red) ditahan atau tidak. Ya, menurut saya ketelitian itu perlu agar terhindar dari kekeliruan untuk melepas seorang tersangka,” tegasnya.

Kepala Ombudsman menjelaskan kasus gratifikasi menyeret mantan Sekda Buleleng begitu komprehensif dan sangat kompleks. Tidak saja korupsi dan gratifikasi tapi juga di dalamnya terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang.

“Ini kan sangat komprehensif kasusnya ya, tidak hanya menerima gratifikasi tapi juga dalam berita kita baca itu kan ada juga menyangkut money laundering. Ya saya kira sekali lagi pihak kejaksaan harus lebih detail dalam menentukan apakah ditahan atau tidak,” cetusnya.

Terkait penahanan tersangka menurutnya tergantung pandangan dan kewenangan kejaksaan. Ketika tersangka ditengarai tidak mungkin menghilangkan barang bukti serta tidak akan melarikan diri, dimungkinkan tidak ditahan.

“Tergantung pandangan dari kejaksaan ya, kalau memang kejaksaan memandang belum diperlukan penahanan, ya itu wewenang kejaksaan. Misalnya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, tidak mungkin lari, itu dimungkinkan tersangka tidak ditahan. Sekali lagi sangat tergantung kepada pandangan pihak aparat yang berwenang,” tutup Umar Ibnu Alkhatab.

Pada pemberitaan sebelumnya Kejati Bali menetapkan mantan Sekda Buleleng DKP sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kejati Bali Hutama Wisnu mengatakan, DKP diduga telah menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018.

“DKP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng diduga telah menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan salah satunya pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018,” kata Hutama dalam keterangan tertulis pada Jumat, 23 Juli 2021 lalu.

Menurut Hutama, gratifikasi tersebut diterima dari beberapa orang dalam rangka membantu mempercepat pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara.

Penyerahan gratifikasi terkait permintaan DKP tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pembayaran pada tahun 2018 dan 2019.

Selain kasus pembangunan Bandara Bali Utara, DKP juga diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan Tanah Desa Yeh Sanih Kabupeten Buleleng yang dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2015-2019.

DKP juga diduga menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG (liquefied natural gas) Celukan Bawang dari perusahaan.

“Jumlah gratifikasi (yang diterima DKP) sekitar Rp16 miliar. Perkembangan penanganan telah dikembangkan ke TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” pungkas Hutama kepada media. (BBN/001)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button