Friday, 18-06-2021
Bali

Elemen Hindu Bali Sampaikan Surat Pencabutan BAS Oknum Advokat Nurasa

Gabungan elemen Hindu Bali, akademisi dan advokat mengadukan oknum Advokat I Ketut Nurasa ke Pengadilan Tinggi Denpasar. (Foto: Agung Julio)

Denpasar (BBN INDONESIA) – Berbagai komponen dan elemen Hindu Dresta Bali, advokat dan akademisi mengadukan Ketua Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) I Ketut Nurasa S.H., ke Pengadilan Tinggi Denpasar (PT) di Denpasar, Bali, Kamis (3/6).

Mereka juga sekaligus menyampaikan surat permohonan pencabutan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat kontroversial tersebut.

Sebelumnya Nurasa diketahui melalui MKKBN mengadukan Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali ke Polda Bali atas Surat Keputusan Bersama (SKB) antara PHDI Bali dan MDA Bali terkait larangan ajaran Sampradaya Non Dresta Bali.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, kini giliran Nurasa dilaporkan oleh Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara (GKHN) bersama sama perwakilan 66 ormas ormas Hindu Bali. Mereka mengadukan Nurasa terkait profesinya bagai advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

Usai pengaduan tokoh GKHN yang juga advokat, Nengah Adi Susanto menegaskan, I Ketut Nurasa seharusnya tidak bisa disumpah menjadi advokat karena dia pernah menjalani hukuman yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Ia menduga I Ketut Nurasa juga memalsukan dokumen terkait persyaratan menjadi advokat yaitu surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

“Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka ada dugaan surat keterangan dari Pengadilan Negeri dipalsukan,” ungkap pria yang kerap disapa Jero Ong ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dasar itulah yang membuat pihaknya mengadukan oknum pengacara, I Ketut Nurasa ke Pengadilan Tinggi Bali dengan bukti-bukti pendukung yang telah dimiliki.

“Jadi itu dasar kami untuk mengadukan yang bersangkutan agar berita acara sumpahnya dibatalkan. Kami juga melampirkan bukti pendukung dari Mahkamah Militer dan Mahkamah Agung dan berita acara sumpah. Nanti kami akan buat laporan secara pidana juga nanti,” tandasnya lagi.

Ia menambahkan advokat bernama I Ketut Nurasa, S.H., sekaligus yang bersangkutan adalah salah satu tokoh bergelar Prabhu di Sampradaya Non Dresta Bali Hare Krishna (ISKCON) yang telah memecah-belah keutuhan Krama Desa Adat yang ada di wilayah Bali.

“Karena dengan profesinya sebagai advokat tersebut, I Ketut Nurasa, S.H. secara sewenang-wenang telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dan melawan
hukum,” imbuhnya.

Menurut Jero Ong, oknum tersebut mengaburkan eksistensi Desa Adat Bali yang dilindungi oleh Undang-undang, dengan cara membentuk ormas yang namanya berkaitan dengan Krama Bali, yang menjadi krama atau anggota inti dari Desa Adat Bali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi Majelis Desa Adat Bali.

Diketahui pula, I Ketut Nurasa, S.H., telah membuat pengaduan kepada Polda Bali terkait dengan pemberian Gelar Adat kepada yang dipilih, dimohonkan dan diangkat oleh Pasemetonannya (keluarga besarnya) yang diberi gelar seumur hidup sebagai “Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet”. Bandesa Agung itu dituduh memalsukan identitas yang sah.

Pemberian gelar itu telah melalui Upacara
Pamadegan di Merajan Agung Sukahet, Semarapura Klungkung, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Rai Pidada dan disaksikan oleh Ida Dalem Semarapura (Raja Klungkung) pada hari Saraswati, Sabtu 4 Oktober 2014. Sekadar diketahui, Sukahet adalah Ketua MDA Bali.

“Gelar adat tersebut sangat disakralkan di lingkungan masyarakat adat Bali dan memiliki makna yang sama terhormatnya dengan Abhiseka yang diberikan kepada
seorang sulinggih (pandita), namun oleh I Ketut Nurasa, S.H. gelar tersebut dinyatakan sebagai identitas palsu yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan juga setelah melaporkan hal itu ke Polda Bali, Kamis (13/5/2021) lalu, Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) juga melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama untuk memohon klarifikasi dan audit dana APBD ataupun APBN yang dihibahkan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali dan MDA Bali. Surat dengan No.09/MKKBN/V/2021 itu, juga ditembuskan ke Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Kejaksaan Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Hukum Provinsi Bali sampai Bupati dan Wali Kota se-Bali hingga jajarannya.

Di sisi lain Ketua Bidang Dharma Agama dari Gerakan Hindu Nusantara Surya Anom mengatakan bahwa pihak yang hadir pada kesempatan itu datang dari sejumlah
elemen masyarakat Hindu Bali.

“Kami dari semua dari elemen masyarakat Hindu Bali. Kami menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dilakukan oknum tersebut sudah mengganggu ketentraman dan marwah dari Hindu Bali. Karena mereka mengatasnamakan suatu gerakan yang berlawanan dengan Hindu Bali. Bukan dengan rasa kebencian, kami lawan melewati jalur hukum juga. Tidak ada gerakan di luar itu. Ini betul-betul gerakan dari umat Hindu Nusantara ini yang sedang diobok-obok oleh ajaran asing,” ujarnya.

Sedangkan dalam rilis yang diterima redaksi dari Ketua Umum GKHN I Komang Priambada, SE., bersama Ketua Bidang Hukum GKHN Dr. I Ketut Seregig, SH, MH., dan Ketua Bidang Media GKHN
I Wayan Suena menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh I Ketut Nurasa, S.H. tersebut adalah perbuatan yang melangar Undang-undang dan Kode Etik Profesi Advokat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf 1 Undang-undang Nomor: 18 tahun 2003, tentang Advokat, yang menyatakan bahwa, untuk menjadi seorang Advokat, syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut adalah “Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dan harus “berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi”.

Menurut para advokat dan akademisi yang bersangkutan sungguh tidak layak menjadi seorang Advokat, karena sifat perilakunya tidak baik (temperamental), yang bersangkutan sanggup membunuh orang yang tidak berdosa, dan sifat tidak jujur serta pembohong yang tidak boleh dimiliki oleh seorang Advokat. Oleh karena itu para Advokat, akademisi dan para pimpinan pergerakan memohon agar kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bali, agar Berita Acara Sumpah I Ketut Nurasa, S.H., dicabut dan meminta kepada Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) agar I Ketut Nurasa, SH diberhentikan sebagai Advokat.

Elemen dan ormas Hindu Bali yang tergabung dalam Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara (GKHN) yang hadir di Pengadilan Tinggi Denpasar bersama perwakilan 66 ormas ormas Hindu Bali yang tergabung dalam Forum Koordinasi Hindu Bali, Forum Taksu Bali, Puskor Hindunesia, Sandhi Murti, Pasraman Kayu Manis, Swastika Bali, Cakrawayu Bali, DPP APN, Warih Dalem Pemayun, Dharma Murti Jembrana, YJHN, Suka Duka Pande seluruh Bali, Pacalang Dukuh Sakti Bali, Keris Bali, Bramasta dan komponen lainnya. (BBN/001/db)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button