Bali

Diwajibkan Rapid Test Ulang, Sutikno Tak Bisa Bayar 1 Juta Untuk 2 Orang

Sutikno (30) sekeluarga pendatang asal Kalibaru, Banyuwangi diminta rapid test ulang oleh aparat desa Abianbase, Kec. Mengwi.

Badung (BBN INDONESIA) – Siapa sangka nasib Sutikno (30) sekeluarga asal Dusun Tegalpakis, RT. 001 RW. 003 Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi begitu malang. Dia yang kini tinggal di sebuah kost-kostan di Lingkungan Gaduh Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi, Kab. Badung ini baru tiba seminggu di Abianbase dan melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari, kini Sutikno dimintai untuk rapid test kembali oleh lingkungan disana.

Padahal Sutikno sudah melengkapi surat keterangan hasil rapid test sebelum berangkat ke Bali. Namun, karena belum mulai bekerja dan bekal menipis, sehingga Sutikno tidak mampu membayar biaya rapid test seharga Rp. 500.000 per satu orang. Sehingga Sutikno pasrah dan bingung untuk membayar biaya rapid test tersebut bersama istrinya Rita Kurniasih (27) dengan total 1 juta rupiah.

Sutikno sendiri, tinggal di Bali sudah hampir 5 tahun sejak tahun 2014 lalu. Pada waktu Lebaran kemarin saat situasi pandemi Covid-19, dirinya sempat pulang kampung bersama Istri dan anaknya Muhammad Riski (2) ke Banyuwangi. Setelah itu, awal Juni 2020, ia kembali ke Bali bersama keluarganya untuk bekerja dan sudah melengkapi persyaratan untuk datang ke Bali dan dinyatakan sah untuk lolos masuk ke Bali.

Setibanya di Abianbase pada sore hari tanggal 4 Juni 2020 lalu, dirinya didatangi oleh pihak lingkungan disana dan menanyakan surat-surat rapid test dan dianjurkan untuk karantina mandiri.

“Pas mau berangkat dari Banyuwangi, saya mendengar ada info bila datang ke Bali harus melengkapi surat-surat. Saya akhirnya melengkapi surat-surat dimaksud pada tanggal 2 Juni untuk surat jalan berpergian dan surat keterangan kerja, serta tanggal 3 Juni melengkapi surat keterangan hasil rapid test beserta hasil pemeriksaan laboratorium,” ungkap Sutikno kepada wartawan, Kamis, (11/06/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, pada tanggal 4 Juni tiba di Pelabuhan Sri Tanjung Ketapang diperiksa oleh Satpol PP Provinsi Bali dan dinyatakan lengkap, sehingga diperbolehkan menyeberang ke Bali. Setelah lengkap dirinya tidak mendengar informasi kalau tiba di Bali dirapid test kembali.

“Sehingga bermodal surat ini saja kami sudah merasa cukup, apalagi tiba di Gilimanuk juga ada pemeriksaan surat tersebut dan juga dithermogun, hasilnya rata rata 36 derajat sekian,” ujarnya.

Ia menerangkan, karena persyaratan sudah lengkap dan diharuskan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Ia pun bersama istri dan anak melakukan karantina mandiri selama 14 hari, dirinya diam dan tidak keluar dari kost.

“Kalau gak salah tanggal 6 atau tanggal 7 kesini pacalang sama keliannya, disuruh rapid test lagi setelah 7 hari setelah keluar surat rapid tes pertama. Setelah itu saya kaget, bagaimana saya rapid test, saya karantina mandiri tidak kerja selama 14 hari. Dimana saya nyari uang segitu. Terus dibilang biaya rapid test Rp. 500 ribu satu orang, jadi 2 orang saya dan istri Rp. 1 juta. Dan saya dengar dari teman, dia dimintai rapid test harga 500 ribu juga,” terangnya.

ia menuturkan, dengan tidak memiliki uang untuk membayar rapid test tersebut akhirnya Kepala Lingkungan setempat juga berusaha untuk mencarikan rapid test gratis di Puspem Badung. Sebelum di rapid test, pada tanggal 10 Juni kemarin, akan dikasi surat pengantar untuk test gratis di Puspem Badung.

“Sampai sekarang belum ada surat pengantar tersebut dan tadi pagi pacalang kesini, menanyakan KTP dan KK itu aja. Mau dibawa ke Kantor Lurah, ternyata tidak disetujui, infonya tidak disetujui rapid test gratis di Puspem Badung. Pacalangnya bilang kalau mau rapid test umum, biaya sendiri atau pulang kampung,” papar Sutikno.

Dengan kejadian tersebut, ia merasa dibohongi oleh peraturan-peraturan yang diubah-ubah. Apalagi informasinya harus melengkapi rapid test dan surat yang diminta sudah lengkap. Dan ternyata disini ada aturan baru, yang belum ia ketahui. Kata ia, seharusnya ada pemberitahuan sebelum berangkat ke Bali oleh pihak terkait di Banyuwangi. Oleh karena itu, pihaknya merasa rugi ke Bali karena harus mengeluarkan biaya banyak lagi untuk datang ke Bali.

“Kalau misalnya ada rapid test gratis kita siap dirapid test, kalau kami dipulangkan kan dirapid test lagi untuk kembali ke Banyuwangi. Apalagi saya tidak ada uang kan sama saja, dari mana saya dapat uang apalagi saya belum bekerja. Sekarang kami sudah menjalankan karantina selama 7 hari, bekal pun menipis untuk kebutuhan sehari-hari disini, apalagi masih 7 hari kami dikarantina disini,” bebernya.

Saat ditanya, mengapa anaknya tidak dirapid test, ia pun menjawab bahwa sebelum berangkat ke Bali, ia ingin semuanya dirapid test. Namun karena dari pihak rumah sakit di Banyuwangi mengatakan untuk anak dibawah lima tahun tidak perlu dirapid test. Dengan alasan, anak masih dalam pemantauan orang tua.

“Saya sudah ngomong sama pihak rumah sakit bahwa anak saya mau pergi ke Bali, terus katanya tidak perlu, padahal disana maunya dites sekalian, apalagi di pelabuhan Ketapang. Kata Satpol PP dari Bali bilangnya sih tidak menyarankan anak dibawah umur untuk dirapid test. Dipersilahkan yang penting orang tuanya sudah melengkapi surat surat yang diminta,” jawabnya.

Plt Kepala Lingkungan Gaduh Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi, Ketut Sudarmanta saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan pihaknya menegakkan pararem desa adat. Dalam pararem pasal 14 menolak orang yang terpapar Covid-19, dan untuk di Jawa Timur itu sudah zona merah tua. Untuk itu, demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat Abianbase, kita minta untuk di rapid test yang kedua.

“Kita punya pararem harus menolak semuanya dari daerah terpapar, bunyi pararem seperti itu. Kalau kita menegakkan pararem kita tolak, karena membawa surat lengkap, ada kebijakan kita tetap karantina, masalah dia kena biaya atau gratis. Kita tidak ikut serta disana, kalau ada yang gratis kita akan usahakan. Informasinya rapit test untuk pendatang tidak ada di Puspem, hanya yang pergi keluar boleh di Puskesmas,” urai Sudarmanta.

Ia menjelaskan, bahwa mereka pulang ke kampung ke Banyuwangi tidak ada melapor dan ujung-ujungnya datang membawa hasil rapit test. Sehingga kami meminta untuk rapid test kedua dan informasi yang didengar rapid test mandiri infonya bayar Rp. 500.000. Namun dirinya sampai saat ini belum tahu kebenarannya apakah benar bayar Rp 500.000 per orang.

“Dia pulang tidak melapor, ujug-ujug datang bawa rapid test, datang pun kita yang menyamperin kesana. Saya tetap mencarikan solusi yang terbaik, diharapkan dari pemerintah desa ada rapid test gratis. Untuk para pendatang untuk tes lanjutan, sehingga tidak memberatkan yang bersangkutan,” jelasnya.

Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Satgas Covid-19, bila yang bersangkutan diterima di desa dan ada isolasi, untuk tes kedua bisa dilakukan di Wantilan DPRD Badung. “Jadi, 7 hari berlangsung isolasi, langsung di rapid test, kalau dia reaktif akan dibawa ke hotel untuk dikarantina. Bila negatif kembali ke desa untuk melanjutkan 7 hari isolasi,” ujarnya.

Ia pun mengakui, bahwa adanya simpang-siur informasi dan juga banyak informasi bahwa warga luar Bali tidak ada melapor ke Kepala Lingkungan, sehingga hal itu menjadi atensi pihaknya di Lingkungan Gaduh Kelurahan Abianbase. Apalagi transmisi lokal meningkat terus, ia pun berpendapat bahwa hasil rapit test pertama masih diragukan. Sehingga rapid test kedualah yang meyakinkan dan yang lebih mengetahui sedini mungkin adalah di swab test dengan metode PCR.

“Jadi kami akan buatkan surat pengantar, segera dibikinkan agar bisa rapid test gratis. Hal ini saya berusaha berikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” tutupnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close