Friday, 22-10-2021
Bali

Dinilai Berbahaya, Matikan LPJ Saat PPKM Darurat

Lebih kedepankan aturan sesuai SE Gubernur Bali, aktivitas masyarakat sebaiknya selesai sampai pukul 20.00 Wita

Kapolresta Denpasar Kombespol Jansen Avitus Panjaitan (kanan) dan Kapolres Badung AKBP Roby Setiadi (kiri) menilai matikan LPJ rawan timbulkan kecelakaan dan kriminalitas. (Foto/Kolase)

Denpasar (BBN INDONESIA) – Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat Provinsi Bali pada Rabu (7/7) malam antara Gubernur Bali, Forkompinda dan Bupati/Wali Kota se-Bali menuai kontroversi terutama dalam hal pemadaman lampu jalan (LPJ) dan tempat umum di wilayah Bali pukul 20.00 Wita.

Menanggapi hal itu dua pucuk pimpinan dari Polres Badung dan Polresta Denpasar sepakat belum bisa menerapkan aturan tersebut dengan beberapa pertimbangan. “Jadi, untuk pemadaman belum ada rencana kesana, kami belum berkoordinasi juga dengan PLN karena memang sangat berbahaya jika kita lakukan pemadaman,” ujar Kapolres Badung AKBP Roby Setiadi, kala ditemui wartawan di Mapolres Badung, Jumat (9/7).

Mengenai bahaya yang dimaksud olehnya adalah dari segi kriminalitas, juga dapat mengakibatkan kecelakaan karena mengurangi jarak pandang pengendara yang hendak melintas karena keadaan darurat. “Ketika kurangnya cahaya di malam hari, apalagi di tempat-tempat umum, ya pastinya akan membuat peluang kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi ini pihaknya lebih mengedepankan imbauan kepada masyarakat, bahwa sesuai dengan aturan dari Surat Edaran (SE) Gubernur Bali, Nomor 9R Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021, aktivitas masyarakat sebaiknya selesai sampai pukul 20.00 Wita.

Di tempat terpisah pernyataan yang sama juga disampaikan Kapolresta Denpasar, Kombespol Jansen Avitus Panjaitan kepada wartawan.

Kapolresta menegaskan pemadaman lampu jalan ini tidak menyelesaikan masalah. “Hasil koordinasi kami bersama instansi terkait, yaitu Forkompinda Denpasar seperti dengan Wali Kota Denpasar, Jaya Negara dan Dandim 1611/Badung Kolonel Inf Made Alit Yudana, belum memutuskan akan menerapkan pemadaman lampu jalan,” bebernya.

Ia menambahkan pihaknya mempertimbangkan keputusan ini yang jistru dapat menimbulkan kerawanan baru yaitu tindak kriminalitas.

“Kondisi tempat-tempat umum yang gelap ini kan bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk beraksi, itu yang jadi pertimbangan,” tandasnya.

Oleh karenanya Polresta Denpasar beralasan bersama instansi terkait yang terpenting terlebih dahulu adalah memastikan pembatasan mobilitas masyarakat.

Untuk diketahui Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Derah (Forkompinda) Bali dan Bupati/Wali Kota pada Rabu (7/7/2021) malam menyepakati untuk melakukan pemadaman lampu penerangan jalan dan lampu-lampu di tempat umum pada pukul 20.00 Wita.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan pers di Denpasar, Kamis (8/7) mengatakan Gubernur Bali, Forkompinda dan Bupati/Wali Kota se-Bali telah mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat Provinsi Bali pada Rabu (7/7) malam. “Dalam rapat evaluasi ini, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Danrem 163/Wirasatya sama-sama menyampaikan hasil evaluasi lapangan sesuai bidang tugas masing-masing, demikian juga dengan para bupati/wali kota,” ujar Dewa Indra.

Dia mengemukakan, dalam rapat evaluasi yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut disepakati 12 hal. Termasuk diantaranya menyepakati lampu-lampu di tempat wisata, lampu penerangan jalan (LPJ) atau lampu-lampu di tempat umum akan dilakukan pemadaman termasuk layanan Wifi gratis yang difasilitasi Pemprov Bali pada pukul 20.00 Wita. “Tentunya dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban,” ujar Dewa Indra yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali itu.

Kesepakatan itu, lanjut dia, juga terkait pembatasan jam operasional kegiatan masyarakat sampai pukul 20.00 Wita, maka dengan pemadaman lampu di tempat wisata, LPJ dan lampu di tempat umum untuk menghindari terjadinya kerumunan atau aktivitas sekelompok orang yang berpotensi menularkan COVID-19

Lebih lanjut dijelaskan melalui rapat tersebut, juga dipertegas lagi bahwa kegiatan makan, minum di tempat umum, seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lain-lain yang sejenis, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat. “Ketentuan ini, dipertegas lagi bahwa kegiatan tersebut jam operasionalnya berlaku sampai dengan Pukul 20.00 Wita.

Ketentuan ini mulai diberlakukan pada Kamis, 8 Juli 2021. Ketentuan ini sudah dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor 9R Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021,” sebutnya.

Hal lain yang juga diatur mengenai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik kegiatan adat, agama, seni-budaya akan dilakukan pengetatan-pengetatan sedemikian rupa. (BBN/001)

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button