Friday, 18-06-2021
Bali

Dilanda Pandemi, PAWIBA Bali Rugi Sekitar 100 Miliar

Besok sampaikan aspirasi ke DPRD Bali

Ketua PAWIBA Bali (tengah) diapit Yus Suhartana (kiri) dan Thomas (kanan)

Denpasar (BBN INDONESIA) – Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun benar-benar membuat para pengusaha angkutan wisata di Bali yang tergabung dalam Persatuan Angkutan Wisata Bali (PAWIBA) kelimpungan. Masalahnya sektor usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka bertahun-tahun ibarat hidup tak segan, mati tak mau. Apalagi program relaksasi (keringanan) di sektor keuangan yang sempat digulirkan pemerintah bagi para pengusaha melalui lembaga keuangan sudah dicabut sehingga membuat kondisi mereka semakin parah karena tak mampu membayar kredit.

“Keluhan dari semua anggota kami sama semua, yaitu kesulitan menghadapi melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap pembiayaan (membayar angsuran armada bus, red). Dan sudah tidak ada kebijaksanaan dari beberapa perusahaan pembiayaan (leasing) seperti relaksasi, penundaan pembayaran dan lain-lain,” ungkap Ketua PAWIBA, I Nyoman Sudiarta saat menyampaikan keterangan pers di Renon, Denpasar, Senin (7/6).

Ia menjelaskan sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, anggota PAWIBA sekitar 140 pengusaha angkutan wisata, tetapi semakin lama menyusut menjadi 50 pengusaha yang masih mencoba bertahan. Jumlah kendaraan sebelum pandemi sekitar 1.000 lebih dan kini tersisa 30% saja.

“Di awal Covid-19, kita berharap banyak dengan digulirkannya program relaksasi perbankan/finance dari pemerintah, namun akhirnya program tersebut seperti ‘jebakan Batman’ justru banyak pengusaha yang terperosok lebih dalam lagi akibat beban hutang yang dipikul. Hutang pokok tetap, bunga bayar terus. Hasil akhir banyak pengusaha angkutan yang kendaraannya disita oleh perbankan ataupun finance,” keluh Sudiarta didampingi pengurus Pawiba lainnya Yus Suhartana dan Thomas.

Dikatakan pihaknya pernah mendatangi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanyakan menapa implementasi di lapangan berbeda dengan apa yang diisyaratkan pemerintah. Pihak OJK menjawab penerapan regulasi tersebut diserahkan kepada masing-masing lembaga keuangan.

Di sisi lain perusahaan pembiayaan yang merasa dirugikan kemudian mereka banyak melakukan penarikan kendaraan terhadap pengusaha angkutan wisata yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Lebih ironis lagi pengusaha angkutan memilih menjual murah atau melelang kendaraannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk sekedar bertahan ditengah pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis berkepanjangan di segala lini.

“Kalau data resmi berapa yang unit yang ditarik dari seluruh anggota kami belum ada pastinya. Tapi kendaraan yang hilang dari anggota saya sudah diatas 100 unit lebih armada anggota kami yelah dijual atau ditarik. Satu pengusaha rata-rata rugi 2 miliar. Dengan itu kita mengalami kerugian selama pandemi hingga sekarang mungkin mencapai Rp 100miliar lebih,” papar Nyoman Sudiarta yang kerap disapa Nyoman Gading ini.

Adapun 100 lebih kendaraan yang telah hilang berupa mobil sewa seperti Avanza hingga Inova atau sejenisnya, kendaraan sewa premium jenis Alphard sejenisnya, kendaraan sewa Elf, HiAce, kendaraan Bus Pariwisata medium 20, 30, 35 seat dan bahkan kendaraan bus pariwisata 40 – 45 seat.

“Lantas kalau situasi seperti ini dimana keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha,” ujarnya.

Pawiba menurut Sudiarta merupakan salah satu unit dari DPD Organda Bali, saat ini betul-betul memerlukan uluran tangan pemerintah dalam menggerakkan dunia usaha, khususnya angkutan wisata Bali. Banyak pengusaha pariwisata dan pelaku usaha pariwisata di Bali, saat ini tidak dapat lagi mempertahankan kemandirian ekonominya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

“Kami berencana Selasa (8/6) besok menghadap anggota dewan di Renon untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, agar bisa mengulurkan bantuan dalam bentuk kebijakan bagi pengusaha angkutan wisata Bali,” harapnya.

Kebijakan yang diharapkan pengusaha angkutan wisata Bali antara lain, keringanan pajak kendaraan atau pemutihan serta dibukanya kembali pariwisata Bali bagi wisatawan. Kalaupun ada kebijakan lain yang mampu menggerakkan kembali sektor ini, PAWIBA paling tidak juga dilibatkan.

“Jangan seperti beberapa waktu lalu, ada dana hibah di sektor pariwisata yang dapat hanya anggota PHRI saja, kami tidak. Padahal PAWIBA juga bagian dari 9 asosiasi pariwisata Bali di bawah BTB (Bali Tourism Board),” singgung Sudiarta.

Ia hanya meminta uluran tangan pemerintah Bali, melalui Gubernur Bali agar hadir membantu para pengusaha angkutan wisata yang sejatinya mampu menghidupi belasan ribu tenaga kerja di dalamnya.

“Dua belas ribu lebih tenaga kerja yang dirumahkan, termasuk sopir dan kernet,” sebutnya.

Dari tempat yang sama, salah seorang pemilik usaha angkutan parwisata Yus Suhartana mengakui, tak berharap banyak di tengah pandemj Covid-19 ini. Ia dan rekan sejawat hanya menunggu kebijakan dari Gubernur Bali dan pihak legislatif di DPRD Bali.

“Kita minta pariwisata Bali segera dibuka dan jangan sampai kita jadi penonton di daerah sendiri,” tutup pemilik Nusantara Transport ini. (BBN/001)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button