Friday, 18-06-2021
Bali

Dandim Buleleng Janji Buru Penjarah Kayu di Kawasan Hutan TNBB

Di tengah, Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf Mohhamad Windra Listrianto. (Foto: an/ist)

Singaraja (BBN INDONESIA) – Kian maraknya penjarahan kayu hutan disertai pengancaman puluhan warga terhadap aparat Polisi Hutan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) membuat Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf Mohhamad Windra Listrianto gerah. Tak pelak, Dandim Windra berjanji  ‘memburu’ penjarah Pohon Sonokeling di areal TNBB tersebut.

Tak hanya itu, Dandim Windra juga me-“warning” (ingatkan) sekaligus meminta kepada seluruh warga Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak untuk lebih terbuka serta melaporkan jika menemukan aktivitas janggal di kawasan hutan itu.

“Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara,” tegas Dandim Windra Listrianto, Rabu (02/06/2021) saat pertemuan di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.

Dandim Windra menyebut, dari hasil investigasi di lapangan, penjarahan atau penebangan pohon secara liar di kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sudah sangat mengkhawatirkan.

“Bukan hanya di wilayah Buleleng tapi juga Jembrana, tentu hal ini harus disikapi bersama-sama. Saya minta, warga masyarakat membantu aparat untuk menjaga, menunjuk siapa pelakunya sehingga bisa diproses secara hukum,” tantangnya.

Syahrawi dan Sahlan selaku warga Desa Sumberklampok mengaku, sempat melakukan pencurian kayu. Namun itu dilakukan pada tahun 2013-2015 silam. Dua warga itupun menyanggupi,  mendukung pelestarian hutan dan  melaporkan oknum warga yang terlibat perusakan flora di hutan Sumberklampok.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna memaparkan kesimpulan dari aspirasi yang disampaikan serta usul saran dari Kejari, Kasat Reskrim Buleleng dan utusan Dinas Kehutanan Provinsi Bali serta warga masyarakat, ada dua hal yang harus disikapi bersama yakni aspek hukum dan sosial.

“Aspek sosial, yakni keinginan warga untuk bisa terlibat dalam pengelolaan hutan patut diapresiasi dan dicarikan solusi sehingga tidak terjadi illegal loging (pembalakan liar, red),” ungkapnya.

Sementara aspek hukumnya, selain ketegasan aparat terhadap pelaku illegal loging, juga harus dibarengi dengan ketegasan instansi terkait dalam pemberian ijin pengelolaan hutan desa.

“Apabila terindikasi kuat terjadi pidana, harus ditindak. Demikian juga dengan perjanjian pengelolaan hutan, kalau tidak sesuai ya izinnya dicabut,” tandasnya. (BBN/001/an)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button