Monday, 27-09-2021
Bali

Arya Wedakarna Melapor, Polda Bali Periksa Pemred Media Bali

Denpasar (BBN INDONESIA) – Dinilai tidak memberikan hak jawab, Anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK), melaporkan Media Bali ke Polda Bali. Polda Bali pun memanggil Pemimpin Redaksi (Pemred) Koran Media Bali Wayan Suyadnya pada Jumat, (03/09/2021).

Wayan Suyadnya kemudian memenuhi undangan klarifikasi didampingi pengacaranya Made Suka Ardana, SH. Made Gede Subagia, SH, I Nyoman Agus Purnawan dari Kantor Pengacara I Nyoman Sunarta, SH ke Unit I Kasubdit III menemui penyidik I Gede Agus Martawan, SH.

Dalam sidang sebelumnya Arya Wedakarna dianggap gagal melakukan gugatan di PN Denpasar terhadap Koran Media Bali karena mencabut sendiri gugatannya

Usai kliennya dimintai keterangan, Suka Ardana menyatakan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pers. Baginya, tidak ada celah hukum bagi Wedakarna untuk melaporkan Media Bali karena selama ini sangat patuh dengan Dewan Pers yang sudah membuat PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi) saat mediasi kedua belah pihak.

Menurutnya, justru Wedakarna yang lalai dan tidak patuh dengan Dewan Pers. Batas waktu seminggu yang diberikan kepada Wedakarna untuk menyampaikan hak jawab tak dipergunakan dengan baik.

Kuasa Hukum Media Bali menyebutkan laporan Wedakarna terhadap Media Bali hanya sensasi politik untuk mengubah persepsi atau pandangan orang atas kegagalannya menggugat Media Bali di PN Denpasar. “Padahal sudah telak banget, begitu gugatannya dicabut, itu menandakan dia sebagai komite bidang hukum di DPD RI tak mengerti hukum. Itu sangat memalukan, untuk menutup rasa malunya dia akhirnya melaporkan Media Bali ke Polda. Itu hanya sensasi politik saja,” tegasnya kepada awak media

“Saya berkeyakinan tak akan dilanjutkan karena tak ada unsur pidana yang dilanggar oleh Media Bali. Tadi pemeriksaan berjalan lancar berkisar dua jam,” sambungnya lagi.

Kuasa Hukum Media Bali, ki-ka: Made Suka Ardana, SH, Made Gede Subagia, SH, I Nyoman Agus Purnawan, SH.

Untuk diketahui, kasus itu bermula dari pemberitaan Media Bali terkait demontrasi warga Nusa Penida Klungkung atas ketersinggungan warga setempat soal pernyataan-pernyataan Wedakarna yang dinilai menyakitkan warga Nusa Penida yang diturunkan  dengan judul berita, ‘’Ditolak Warga, Wedakarna Batal ke Nusa Penida’’ (terbit 2 Nopember 2020), ‘’Hari Ini Warga Nusa Penida Padati Monumen Puputan Klungkung” (terbit 3 Nopember 2020), ‘’Pecat Wedakarna’’ ( 4 Nopember 2020)  dan ‘’Tangkap Wedakarna’’ (5 Nopember 2020).

Berita-berita ini langsung dilaporkan ke Dewan Pers pada tanggal itu juga yaitu tertanggal 5 Nopember 2020 karena dinilai tak berimbang disebabkan oleh tidak adanya konfirmasi kepada Wedakarna. Wedakarna menurut Pemred Suyadnya tidak meminta hak jawab ke Media Bali.

Atas pengaduan itu, Dewan Pers mengadakan sidang via zoom tertanggal 21 Januari 2021. Wayan Suyadnya sebagai Pemred Media Bali hadir langsung, dan menolak  dinyatakan tidak berimbang, dengan berbagai argumen:

a. Keberimbangan itu tentative. Artinya tak mesti disajikan dalam satu tubuh berita. Diambil contoh saat demo Soeharto tahun 1998. Banyak koran ketika itu memberitakan terkait demo Soeharto tanpa klarifikasi langsung saat itu pada Soeharto.

b. Keberimbangan adalah untuk menguji fakta. Artinya, bila informasinya hanya sepihak, maka kebenaran fakta tak teruji, maka perlu konfirmasi kepada pihak lainnya untuk meyakinkan kebenaran fakta itu sendiri.  Dalam kasus yang diadukan tersebut, Media Bali sudah konfirmasi kepada Bupati Klungkung, Kapolres Klungkung serta beberapa masyarakat yang dianggap mengetahui fakta tersebut. Kepada Wedakarna tak dimintai, selain sudah ada keterangan pada berita sebelumnya, Wedakarna tak terkait dengan fakta (rencana demontrasi warga dimaksud).
Berita-berita tersebut fakta lapangan yang diliput oleh wartawan Madia Bali. Sebagai fakta lapangan, fakta tersebut sudah menjadi konsumsi publik (masyarakat umum sudah mengetahui). Jadi kebenarannya tak diragukan lagi.

Atas penolakan itu, Dewan Pers kembali melaksanakan sidang via zoom tanggal 23 Februari 2021, sebagai Pemimpin Redaksi Wayan Suyadnya hadir pada sidang tersebut.

Pada tanggal 25 Maret 2021, akhirnya Dewan Pers mengeluarkan PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi) no. 5/PPR-DP/III/2021 tentang Pengaduan Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna terhadap Harian Media Bali yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. Intinya Dewan Pers merekomendasikan:

a. Teradu (Media Bali) wajib melayani hak jawab dari pengadu secara proporsional, selambat-lambatnya 2×24 jam setelah hak jawab diterima.
b. Pengadu memberikan hak jawab kepada teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima PPR.

c. Teradu wajib memuat catatan di bagian bawah hak jawab dari pengadu dalam pelaksanaan PPR Dewan Pers.

d. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3×24 jam setelah hak jawab diunggah.

Sementara, PPR diterima via WhatsApp (WA) tanggal 25 Maret 2021 hingga seminggu lebih tidak ada memberikan hak jawab kepada Media Bali. Pada bulan April sempat datang lima orang (tiga orang mengaku pengacara Wedakarna, dan dua orang mengaku sebagai staf ahlinya) yang kedatangannya menyampaikan keinginan Wedakarna untuk bertemu Wayan Suyadnya.

Namun karena PPR Dewan Pers tidak merekomendasikan untuk bertemu dan kebetulan waktu untuk bertemu tidak ada, maka Wayan Suyadnya tak bersedia untuk bertemu. Di samping itu, Wedakarna mengadukan Media Bali karena menilai beritanya tak berimbang karena tak memuat klarifikasi dari Wedakarna.

Karena itulah, PPR Dewan Pers memberikan kesempatan kepada Wedakarna untuk menggunakan hak jawab dengan harapan masyarakat pembaca mengetahui informasi dari pihak Wedakarna. Artinya, pelayanan (melayani) hak jawab tak semata-mata memberikan Wedakarna untuk menyampaikan jawabnya, melainkan juga agar masyarakat pembaca mengetahui dari versi Wedakarna. Artinya pula hak jawab itu untuk masyarakat pembaca. Justru jika diselesaikan hanya dengan pertemuan, itu sama dengan memanipulasi hak masyarakat pembaca.

Tidak menggunakan hak jawab, tiba-tiba tanggal 9 April 2021, Wedakarna melayangkan gugatan ke PN Denpasar. Anehnya, dalam gugat-menggugat, penggugat biasanya getol memperjuangkan hak-haknya, ini malah merengek-rengek minta berdamai, namun di sisi lain terus meneror dengan memberikan ancaman untuk mengkriminalisasi wartawan Media Bali.

Sampai pada akhirnya ditetapkan hakim mediator oleh PN Denpasar mediasi tak membuahkan hasil. Akhirnya tanggal 21 Mei 2021, Wedakarna mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Denpasar dengan nomor 361/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 9 April 2021.(BBN/001)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button