Politik

Anggota DPR sarankan pemerintah fokus jalankan BLT

Jakarta (BBN INDONESIA) – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menyarankan agar pemerintah memfokuskan menjalankan program jaring pengaman sosial pada bantuan langsung tunai (BLT).

“Di saat yang sangat mendesak ini, bantuan untuk masyarakat harus disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran supaya masyarakat tetap bisa bertahan di bawah tekanan ekonomi,” kata Bramantyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung melalui program-program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya, bukan melalui program jenis baru seperti Kartu Prakerja.

Menurut dia, melihat terkendalanya pemberian sembako dan juga program Kartu Prakerja yang justru mengundang kritik, alangkah baiknya apabila bantuan dari pemerintah itu dilaksanakan secara langsung dan konkret lewat program BLT.

“Ada beberapa poin mengapa BLT perlu diprioritaskan, pertama, BLT dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara langsung di jangka pendek. Mengingat dampak negatif COVID-19 terhadap tenaga kerja, pendapatan masyarakat otomatis ikut menurun,” ujarnya.

Karena itu dia menilai melalui BLT, diharapkan masyarakat dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan kesediaan kebutuhan dasar di pasar.

Kedua, Indonesia sebelumnya pernah memiliki pengalaman menyalurkan BLT, misalnya, pada 2005 dan 2008 yang disalurkan melalui Bank BRI serta Pos Indonesia yang jaringannya luas.

“Selain itu, berdasarkan riset yang dilakukan oleh SMERU, sebagian besar rumah tangga penerima BLT mengatakan bahwa program BLT ini sangat baik karena mampu memenuhi kebutuhan paling mendesak, yang di mana berdasarkan hasil survei sebagian besar dana BLT tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti beras,” tuturnya.

Karena itu menurut dia, dengan pengalaman ini, diharapkan penyaluran BLT bisa lebih cepat dan tepat sasaran dibandingkan menjalankan program-program baru.

Selain itu, Bramantyo menilai selain menyebabkan krisis kesehatan, dampak negatif pandemik COVID-19 juga telah dirasakan dalam perekonomian nasional.

“Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejauh ini mencapai 2,9 juta. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bahkan memperkirakan jumlah korban PHK bisa mencapai 15 juta pekerja,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, industri UMKM pun turut merasakan dampak langsung pandemik tersebut, hal itu sangat mengkhawatirkan mengingat persentase masyarakat miskin berdasarkan data BPS 9,22 persen pada September 2019 dan rentan miskin atau aspiring middle class, Bank Dunia 45 persen atau 115 juta orang di Indonesia masih tinggi.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close