Friday, 18-06-2021
Bali

Ancam Pemerintah dan Lembaga Adat Agama, Gerakan ‘Transnasional’ ISKCON Dianggap Merusak

Puluhan elemen ormas Hindu unjuk rasa menolak aliran sampradaya non dresta Bali di Renon beberapa waktu lalu (ist)

Denpasar (BBN INDONESIA) – Gerakan Hare Krishna yang bernaung di bawah Organisasi internasional ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) akhir-akhir ini semakin berani menunjukkan perlawanannya kepada berbagai pihak termasuk pemerintah.

Ketua ISCKON Indonesia Dewa Darmayasa didampingi pengacaranya melaporkan Gubernur Bali I Wayan Koster, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan elemen Hindu Bali lainnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) serta menghalangi kegiatan keagamaan mereka ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (8/6) lalu.

Bagi elemen pembela adat, budaya dan dresta Bali tindakan mereka disebut merusak tatanan dan ancaman terhadap pemerintah, lembaga Agama Hindu dan desa adat di Bali.

Alasan laporannya, pengikut ISKCON atau Gerakan Hare Krishna (HK) menyatakan Gubernur Bali mendukung surat keputusan bersama (SKB) PHDI Bali nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan MDA Bali nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu, 16 Desember 2020 lalu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, tidak saja Gubernur Bali dilaporkan, pihak atau lembaga lain selama ini begitu getol bergerak dan mendukung SKB-PHDI dan MDA Bali bersama-sama dilaporkan. Adapun pihak-pihak lain yang juga dilaporkan adalah Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua PHDI Provinsi Bali, Bandesa Adat Desa Kesiman Denpasar, Ketua Ormas Taksu Bali Dwipa. Bandesa Adat Bale Agung Tenaon Buleleng, Perbekel Alasangker Buleleng, Kelian Desa Adat Bale Agung Tenaon Buleleng, Parisadha Desa Alasangker Buleleng, Ketua BPD Alasangker Buleleng, Perbekel Desa Patemon, Kelian Adat Desa Patemon dan Bendesa Adat Seririt, Kabupaten Buleleng. Namun DPRD Provinsi Bali sebagai wakil rakyat sebelumnya juga ikut mendukung SKB- MDA dan PHDI Bali tidak disebut dilaporkan.

Dimintai pendapat terkait persoalan itu, Koordinator Tim Advokasi Bali Metangi, I Komang Sutrisna, SH., mengatakan, gerakan dilakukan ISKCON untuk melapor ke Komnas HAM sudah diprediksi sebelumnya. Hal tersebut menurutnya dapat dilihat dari pola-pola dan cara perlawanan yang dilakukan baik di media sosial dan media massa, secara terstruktur dan massif, serta melibatkan pihak internasional untuk melakukan penekanan-penekanan.

Pengacara mantan wartawan ini menandaskan perlawanan dilakukan ISKCON bercermin terhadap kasus-kasus terjadi di beberapa negara sebelumnya lantaran dianggap relatif berhasil. ISKCON banyak terlibat kasus hukum di berbagai negara. Diantaranya, sepasang orangtua di Amerika Serikat tahun 1976 dan 1977, melaporkan bahwa anak mereka sudah dicuci otaknya oleh ajaran yang diterapkan ISKCON.

‘’Pola-pola dan cara melalui HAM ini, akan dilakukan ISKCON. Karena sistem peradilan masih menerapkan pola pendekatan HAM. Tekanan internasional akan dilakukan, untuk memenangkan pertarungan ini. Seperti yang dilakukan di berbagai negara. Pola-pola ini sudah terbaca dan naif,’’ terangnya Rabu, (9/6).

Menurut Sutrisna, terjangan HAM dilakukan ISKCON di Indonesia akan berhadapan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang dianut negara sebagai Sila Pertama Pancasila. Di Indonesia, ada enam agama yang diakui resmi dan telah memiliki dasar aturan pelaksanaan ajaran agama serta teologi masing-masing. Sedangkan ISKCON bukanlah Hindu, banyak perbedaan. Malah menyerang kepercayaan dan dresta Hindu yang ada di Bali dan Nusantara secara ideologis dan sistematis.

‘’Caranya memasukkan diri dalam pengayoman PHDI, memiliki badan hukum resmi serta terdaftar dalam Dirjen Bimas Hindu, adalah cara-cara kamufase untuk mendapatkan pengakuan. Karena sebenarnya, mereka bukan Hindu. Mereka tahu yang mereka lakukan. Sehingga kita sebenarnya sudah kecolongan dari dulu. Untuk itu, harus segera tersadarkan. Pengaruh ajaran transnasional ini, sudah merusak sendi-sendi agama di Indonesia,’’ tegas Sutrisna yang juga Direktur Kantor Hukum Lidiron ini.

Untuk itu, kata Sutrisna, perjuangan umat Hindu di Bali dan Nusantara saat ini terfokus kepada mengeluarkan ISKCON dari pengayoman PHDI, mencabut pengakuan dari Dirjen Hindu dan menyatakan Badan Hukum ISKCON sudah bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena secara teologi dan pelaksanaan ajaran sudah berbeda dengan Agama Hindu. Prinsip ajaran ISKCON diterapkan secara transnasional di seluruh negara. Dikendalikan dalam sebuah Perusahaan Keagamaan yang tercatat resmi di Amerika Serikat.

‘’Jika HAM jadi pedang perjuangannya. Apakah ISKCON telah menerapkan prinsip-prinsip hukum di Indonesia yang jujur dan beriktikad baik? Saya rasa tidak. Karena batas HAM adalah HAM orang lain. Jika dia mengatakan dilanggar HAM-nya, sebenarnya ISKCON-lah yang telah melanggar HAM Umat Hindu, yang telah dibohongi, didomplengi dan dirusak dresta, budaya dan agamanya. Fakta dan bukti sudah banyak. Jika sudah tidak Hindu, mengapa harus jadi benalu dan merusak,’’ tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn pernah meneliti dan menyusun tesis S2 mengenai ajaran ISKCON, ia sebut sebagai ideologi transnasional. Gaya dan cara itu dikatakan sudah lazim dipergunakan kelompok-kelompok ideologi transnasional. Saat terdesak berusaha membenturkan dengan Komnas HAM.

“Kami sudah bilang dari awal, ISKCON atau Hare Krishna merupakan ideologi organisasi transnasional bersifat konservatif ortodoks dengan karakteristik men-Tuhan-kan guru. Hanya tunduk pada tujuan serta perintah dari garis organisasi perguruan spiritual (parampara) bukan pada tujuan pemerintah dan negara. Dan ini buktinya, ada upaya mengancam pemerintah dibenturkan ke Komnas HAM,” jelas Dayu Gayatri.

Disinggung terkait belakangan banyak penutupan Ashram di Bali, Gayatri mengatakan bahwa keberadaan ISKCON di berbagai negara termasuk Amerika, Rusia, Inggris, Hungaria, Australia juga ditentang keabsahan organisasinya. “Governing Body Commission (GBC) merupakan badan pemerintah ISKCON dan manajerial tertinggi yang berkedudukan di Amerika,” terangnya.

Gayatri mengungkap, Komunitas ISKCON sudah membangun proyek perkampungan eksklusif di Indonesia. Peruntukannya khusus untuk bhakta Hare Krishna bernama Gita Nagari di daerah Lampung, Sumatera Mengadopsi model diaspora budaya abad ke-15. Cara dan gaya hidup katanya dari masyarakat Benggala (sekarang disebut Bangladesh).

“Ini dikembangkan melalui agenda nasional ISKCON. Diaspora budaya Benggala inilah yang dianggap sebagai kualifikasi utama bagi nilai kehidupan keagamaan yang murni sesuai Weda. Ini bukan masalah ribut-ribut dengan saudara, tapi batas toleransi terkait ideologi kebangsaan dan bela negara,” beber Gayatri.

Sementara Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) merupakan lembaga koordinasi di bawah Kejaksaan Agung dengan perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten di tiap kantor Kejaksaan Daerah belum memberi pernyataan resmi kepada awak media.

Diketahui menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, BAKOR PAKEM diberi mandat untuk mengawasi penyalahgunaan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. BAKOR PAKEM biasa bekerja di bawah seksi intelijen dan kantor kejaksaan dan berhubungan dekat dengan Departemen Agama, Polisi, TNI, pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.

Sedangkan Kejaksaan Agung melalui SK Jaksa Agung Nomor 107/JA/5/1984 yang isinya memerintahkan menarik semua barang cetakan yang memuat ajaran Hare Krishna dan juga melarang seluruh kegiatan Hare Krishna di Indonesia belum dicabut alias masih berlaku hingga saat ini.

Sebagai catatan pula dalam ajaran yang dikembangkan ISKCON meyakini Krishna sebagai Tuhan. Sedangkan Hindu di Indonesia meyakini Khrisna sebagai awatara atau manifestasi Tuhan yang ke-8 yang sudah turun ke bumi menyelamatkan dunia dari 10 awatara. Nah, 1 awatara lagi bernama Kalki, diprediksi akan turun ketika bumi menghadapi zaman kekacauan dan kehancuran, pralaya atau Kali Yuga.

Dari beberapa sumber menyebutkan ISKCON kini memiliki sekitar 9 juta pengikut dengan lebih dari 700 pusat pemujaan di seluruh dunia. Bahkan pihak ormas Taksu Bali menduga 3% dari penduduk Bali sudah terpapar aliran Hare Krishna atau sejumlah 100 ribu orang. (BBN/001/tim)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button