Friday, 18-06-2021
Bali

Ajukan 8 Aspirasi, PAWIBA ‘Mesadu’ ke DPRD Bali

Rombongan PAWIBA di gedung DPRD Bali (ist)

Denpasar (BBN INDONESIA) – Suasana gedung wakil rakyat di Renon hari ini nampak sedikit berbeda dari biasanya. Hal ini disebabkan kehadiran puluhan pengusaha tergabung dalam Persatuan Angkutan Bali (PAWIBA) ngelurug dan mesadu (mengadukan, red) nasibnya yang setahun lebih terpuruk dihantam pandemi COVID-19 ke kantor DPRD Bali, Selasa, (8/6).

Ketua PAWIBA Bali Nyoman Sudiarta memimpin rombongan menyatakan merasa kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah selama nihilnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang menyewa kendaraan mereka.

Dalam kesempatan tersebut Nyoman Sudiarta menyampaikan keluh-kesah dan sejumlah aspirasi mereka saat ditemui langsung oleh Ketua Komisi ll DPRD Bali, IGK Kresna Budi, dan anggotanya IGA Bagus Suryadana serta Grace Anastasia SW.

“Harapan kami melalui DPRD supaya aspirasi kami diperjuangkan ke eksekutif. Agar dapat kebijaksanaan, atau perhatian dari pemerintah. Kebijaksanaan khususnya bagi pengusaha angkutan bus pariwisata di tengah pandemi saat ini,” ungkapnya penuh harap.

Sudiarta juga memaparkan anggota dari PAWIBA total sebanyak 149 pengusaha dengan 1.000 armada. Hanya saja dari 149 tersebut, sekitar 50 persennya sudah tidak memiliki armada lagi lantaran sudah ada yang dijual karena pandemi, dan dicabut leasingnya. Kerugian anggota PAWIBA diperkirakan sekitar Rp100 miliar.

“Kalau tidak salah 300 kendaraan sudah hilang. Sebagian besar bus baru, dan sebagian dijual untuk pemeliharaan. Ada juga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” terang Ketua PAWIBA.

Mendengar pengaduan tersebut IGK Kresna Budi mengaku sangat prihatin dengan kondisi anggota PAWIBA saat ini. Sebab, di satu sisi akomodasi pariwisata hotel dan restoran diberikan bantuan, sementara akomodasi pariwisata di bidang transportasi ini nyaris tak tersentuh.

“Dalam pemulihan pariwisata Bali mereka dalam keadaan susah. Penting mendapatkan relaksasi dalam pariwisata, poin terpenting menggerakkan pariwisata. Akan dibuatkan rekomendasi, seperti relaksasi pinjaman, dan supaya tidak ada penarikan mobil. Sebab, mereka setahun mendapatkan tekanan,” janji Ketua Komisi II.

Kresna Budi juga menegaskan, akan
bersurat ke Gubernur Bali agar ada relaksasi dalam keringanan pajak. “Selama ini mereka taat bayar pajak, masak yang nunggak 5 tahun aja dikasi relaksasi 3 tahun, dan cukup bayar 2 tahun. Karena penting ini dalam pemulihan pariwisata, 50 persenlah pajaknya, permudah KIR-nya, lebih memberikan keringanan dan dispensasi,” urainya.

Ia mengaku dengan kedatangan PAWIBA, baru saat ini diketahui bahwa ada akomodasi pariwisata yang belum mendapatkan perhatian di masa pandemi.

“Kami sarankan ke Dishub agar dipermudah
perizinan. Kalau dana hibah, Pak Gubernur agar berbesar hati, kan beliau banyak punya dana hibah, bukan dari pusat saja,” imbuh Kresna Budi.

Lebih lanjut Ketua PAWIBA Nyoman Sudiarta menyampaikan delapan poin aspirasi kepada Komisi lI DPRD Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Menghentikan kegiatan aksi tarik menarik aset fidusia secara brutal oleh pihak pihak Jasa Keuangan dan Debt Collector dan semua pengusaha angkutan pariwisata Bali diberikan kelonggaran membayar kewajiban kepada Perusahaan Jasa Keuangan atau Leasing yang sama sekali tidak memberatkan Pengusaha.

2. Mengevaluasi kegiatan data pressure
(menggelembungkan data dan nilai pinjaman sepihak yang memberatkan dan mengarah pada penyelesaian sepihak yang mengarah pada point 1) yang dilakukan oleh pihak Jasa Keuangan kepada semua Pelaku Usaha Pariwisata.

3. Dispensasi/Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) untuk kendaraan pariwisata seluruh Anggota PAWIBA yang lebih kurang 150 Perusahaan di Bali.

4. Dipastikan pariwisata Bali dibuka kembali bulan Juni atau Juli 2021, namun tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19

5. Meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia pinjaman lunak (soft loan) untuk seluruh Anggota Persatuan Pengusaha Angkutan Pariwisata Bali agar dapat segera memutar kembali perekonomian Pariwisata dan Pemulihan Ekonomi Pariwisata Kreatif Bali.

6. Menertibkan segera agar semua usaha
perjalanan wisata angkutan wisata dari luar Bali yang mengangkut wisatawan domestik yang tidak disiplin menjalankan ketentuan Protokol Kesehatan di Provinsi Bali agar ditindak sesuai dengan ketentuan hukum. Karena ditemukan banyak angkutan wisata bus dari luar pulau melakukan perjalanan wisata di Bali tanpa masker, tanpa jaga jarak, berdesakan tidak sesuai peraturan. Atau bahkan tanpa test kesehatan sebagai syarat masuk wisata ke Bali yang dapat diduga menjadi klaster baru COVID-19 dan memperburuk citra Pariwisata Bali.

7. Memberikan aturan tambahan agar pelaku perjalanan wisata domestik dari luar Pulau Bali yang menggunakan bus besar, agar pada saat di Bali hendaknya melibatkan angkutan bus Pariwisata Bali untuk menjadi mitra kerja menggunakan angkutan bus medium dan tertib displin menjalan protokol kesehatan selama di Bali.

8. Bersama-sama berperilaku disiplin sesuai protokol kesehatan untuk dapat membuka kembali Pariwisata Bali yang lebih maju. (BBN/001)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button